Mewujudkan keadilan ekonomi di tingkat desa merupakan salah satu tantangan utama di Indonesia Desa-desa sering menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka. Namun, Desa Sugihan telah muncul sebagai contoh sukses dalam mengatasi hambatan pembangunan ekonomi melalui inisiatif progresif dan berkelanjutan. Desa Sugihan telah menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan pemerataan ekonomi melalui optimalisasi potensi…Continue reading Peran Strategis BUMDes dalam Pemerataan Ekonomi di Desa Sugihan
Menuju Demokrasi Bermakna: Persoalan-persoalan Perbaikan Representasi Politik di Indonesia
Politik Indonesia sudah mampu memunculkan partisipasi publik pada skala nasional dan lokal. Banyak pemimpin transformatif bermunculan sejak era demokrasi di Indonesia terbuka. Namun di sisi lain, sejumlah instrumen hak sipil politik mengalami kemerosotan. Representasi yang seharusnya menghadirkan kepentingan rakyat, dibajak oleh elit dan kelompoknya. Buku yang adalah hasil penelitian Demos, perkumpulan yang bergerak dalam bidang riset dan advokasi pada isu demokrasi dan hak asasi. Baca selengkapnya …Continue reading Menuju Demokrasi Bermakna: Persoalan-persoalan Perbaikan Representasi Politik di Indonesia
Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Yayasan Tifa menganggap panduan perlindungan bagi pembela HAM lingkungan sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Buku panduan ini diharap dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam upaya advokasi mereka mengamankan dan melindungi hak-hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan, serta hak berpartisipasi dalam menentukan pembangunan di wilayah hidup mereka….Continue reading Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan
Menimbang Rekonsiliasi sebagai Solusi Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Pemerintah akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam Tragedi Trisakti dan Semanggi 1-2 melalui rekonsiliasi. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto bersama dengan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat dalam jumpa pers 30 Januari lalu di Jakarta. Putusan mengambil jalur non-yudisial atau rekonsiliasi ini dilakukan dengan alasan Kejaksaan Agung menyatakan…Continue reading Menimbang Rekonsiliasi sebagai Solusi Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Menagih Janji Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia
Kerusuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang ditandai dengan pembakaran tempat ibadah kelompok agama minoritas menambah rentetan panjang catatan masalah dalam toleransi antar umat beragama dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas di Indonesia. Kekerasan serta diskriminasi yang berulang kali dialami oleh kelompok Ahmadiyah dan Syiah di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa negara belum mampu menunaikan tugasnya…Continue reading Menagih Janji Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia
Menunggu Jakarta Tenggelam
Apa akibat nya jika penggunaan air tanah tidak terawasi? Tahun 2011 lalu, BPLHD DKI Jakarta mencatat pemasukan pajak air tanah sektor komersil sebesar 22 milyar. Padahal, menurut Riset Amrta Institute yang merupakan mitra Yayasan Tifa, pajak yang diterima seharusnya bisa mencapai 1,2 trilyun. Penggunaan air tanah yang tidak terkendali ini bukan hanya merugikan secara finansial,…Continue reading Menunggu Jakarta Tenggelam
Revisi UU ITE: Mengejar target legislasi?
Fadhli Rahim, PNS asal kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tersandung kasus UU ITE akibat ucapannya di grup LINE. Fadhli terbukti sengaja mengeluarkan perkataan yang mencemarkan nama baik bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Fadhlipun sudah terbukti sengaja mentransmisikan dan mendistribusikan pernyataan itu ke grup LINE sehingga dapat dibaca dan diakses oleh penghuni grup lainnya. Di tempat lain,…Continue reading Revisi UU ITE: Mengejar target legislasi?
Papua: Pricking our national conscience
Konflik Papua kerap membingungkan banyak pihak. Sebagian berpikir provinsi paling barat dari Indonesia itu melimpah sumberdaya meski memiliki topografi yang menantang. Dengan adanya otonomi khusus dan melimpahnya cadangan emas dan tembaga, seharusnya Papua menjadi salah satu propinsi paling makmur di Indonesia. Namun kenyataannya, Papua termasuk dalam deretan propinsi termiskin dan tertinggal di Indonesia tahun 2015…Continue reading Papua: Pricking our national conscience
13 Tahun Jambo Keupok: Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan
Tiga belas tahun telah berlalu semenjak peristiwa Jambo Keupok, Aceh, terjadi. Tragedi Jambo Keupok termasuk dalam kategori kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum tertuntaskan. Sebanyak 16 orang penduduk sipil mengalami penyiksaan, penembakan, pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) dan pembakaran dan lima orang lainnya turut mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI…Continue reading 13 Tahun Jambo Keupok: Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan