Policy Paper Kebenaran dan Pemulihan

Pentingnya melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara adalah salah satu bagian dari konsolidasi demokrasi. Namun, sudah sejauh mana upaya ini dilakukan?…Continue reading Policy Paper Kebenaran dan Pemulihan

Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna

Saat ini, Indonesia sedang memerlukan pengaturan prinsip dan mekanisme implementasi PDP yang merujuk pada standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Namun, Indonesia juga menghadapi keterbatasan di dalam memenuhi standar internasional tersebut dan perkembangannya….Continue reading Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna

Lomba Penulisan Jurnalistik EU4Wartawan 2021 Fokus pada ‘Teknologi Digital dan Hak Asasi Manusia’

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia meluncurkan lomba tahunan karya tulis jurnalistik ‘EU4Wartawan’. Tahun ini, lomba yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Yayasan TIFA, mengambil tema dampak teknologi terhadap hak asasi manusia. Diselenggarakan untuk ketiga kalinya, EU4Wartawan bertujuan untuk mendorong karya jurnalistik yang berkualitas tinggi terkait tema hak asasi manusia….Continue reading Lomba Penulisan Jurnalistik EU4Wartawan 2021 Fokus pada ‘Teknologi Digital dan Hak Asasi Manusia’

Tantangan Akuntabilitas Tata Kelola Data selama Masa Pandemi di Asia Tenggara

Pandemi Covid-19 menguji implementasi pelayanan publik melalui teknologi digital (e-government) dan mengungkap pentingnya data untuk mendukung, membentuk, serta menginformasikan layanan publik. Hal ini tentu tidak pernah terpikirkan sebelum ada pandemi. Karakteristik virus yang menular dengan cepat menyebabkan penanganan yang mengharuskan setiap orang untuk melakukan pembatasan sosial dan karantina mandiri. Informasi infeksi harus dilakukan secara terbuka agar dapat mencegah penularan yang lebih besar….Continue reading Tantangan Akuntabilitas Tata Kelola Data selama Masa Pandemi di Asia Tenggara

Mewujudkan Tata Kelola Media Sosial yang Bertanggungjawab di Asia

Topik tanggung jawab internet intermediary (perantara internet) tengah menjadi bahasan hangat dalam isu tata kelola internet. Perantara internet sendiri sederhananya dapat diartikan sebagai platform yang memfasilitasi komunikasi atau interaksi antar penggunanya melalui jaringan internet. Namun, di samping gambaran sederhana tersebut, dalam perkembangannya mendefinisikan apa itu perantara internet beserta tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada mereka ternyata masih menjadi tantangan tersendiri….Continue reading Mewujudkan Tata Kelola Media Sosial yang Bertanggungjawab di Asia

Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Sifatnya yang sensitif dan melekat pada individu menjadikan data pribadi sebagai objek yang wajib untuk dilindungi, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh negara lewat regulasi yang diterbitkan. UU PDP menjadi salah satu instrumen yang dipandang bisa menjadi penyeimbang antara inovasi, ekonomi, dan perlindungan data pribadi di ranah digital….Continue reading Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Yayasan Tifa menganggap panduan perlindungan bagi pembela HAM lingkungan sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Buku panduan ini diharap dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam upaya advokasi mereka mengamankan dan melindungi hak-hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan, serta hak berpartisipasi dalam menentukan pembangunan di wilayah hidup mereka….Continue reading Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan

Buku Panduan Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Sampai saat ini, perhatian terhadap pembangunan kawasan pedesaan belum ditunjukkan oleh banyak pengambil kebijakan. Hal ini diduga karena banyak pemangku kepentingan yang tidak menyadari urgensi pembangunan kawasan pedesaan sebagai upaya mengintegrasikan aset dan potensi tiap-tiap desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Selain itu, pedoman pembangunan yang ada juga masih kurang bertumpu pada kebutuhan dan…Continue reading Buku Panduan Pengembangan Ekonomi Perdesaan

[CLOSED] Vacancy: Project Officer – Budget Advocacy

Tifa Foundation is an organization that promotes the realization of an open society through strategic partnerships with civil society at the local, national, and international level through a constructive engagement approach. Tifa Foundation works in Indonesia and places high priority on protecting and improving the lives of people in marginalized communities. Tifa’s values of openness, diversity,…Continue reading [CLOSED] Vacancy: Project Officer – Budget Advocacy

Menjawab Tantangan Pemberdayaan Hukum dan Advokasi dengan Inovasi

Perkembangan zaman telah memunculkan berbagai tantangan baru di dalam upaya penegakan keadilan, mulai dari independensi, ketersediaan anggaran, hingga kian beragamnya saluran advokasi. Menanggapi hal ini, YLBHI dengan dukungan Yayasan Tifa menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Inovasi dan Keberlanjutan Organisasi dalam Pemberdayaan Hukum pada Mei hingga Juli 2021 lalu. Dalam kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan tentang inovasi advokasi yang sistematis dan memberi solusi bagi kebutuhan hukum masyarakat….Continue reading Menjawab Tantangan Pemberdayaan Hukum dan Advokasi dengan Inovasi