Mewujudkan keadilan ekonomi di tingkat desa merupakan salah satu tantangan utama di Indonesia Desa-desa sering menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka. Namun, Desa Sugihan telah muncul sebagai contoh sukses dalam mengatasi hambatan pembangunan ekonomi melalui inisiatif progresif dan berkelanjutan. Desa Sugihan telah menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan pemerataan ekonomi melalui optimalisasi potensi…Continue reading Peran Strategis BUMDes dalam Pemerataan Ekonomi di Desa Sugihan
Towards Meaningful Democracy: Issues of Improving Political Representation in Indonesia
Indonesian politics has been able to generate public participation on a national and local scale. Many transformative leaders have emerged since the democratic era in Indonesia opened. But on the other hand, a number of political civil rights instruments have deteriorated. Representation that should represent the interests of the people is hijacked by elites and their groups. The book is the result of research by Demos, an association engaged in research and advocacy on democracy and human rights issues. Read more ...Continue reading Towards Meaningful Democracy: Issues of Improving Political Representation in Indonesia
Guidelines for the Protection of Environmental Human Rights Defenders
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat and Tifa Foundation consider a protection guide for environmental human rights defenders to be an urgent need. This guidebook is expected to strengthen and increase the capacity of indigenous and local communities in their advocacy efforts to secure and protect their land rights, rights to livelihoods, rights to the environment, as well as the right to participate in determining development in their living areas.
Menimbang Rekonsiliasi sebagai Solusi Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Pemerintah akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam Tragedi Trisakti dan Semanggi 1-2 melalui rekonsiliasi. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto bersama dengan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat dalam jumpa pers 30 Januari lalu di Jakarta. Putusan mengambil jalur non-yudisial atau rekonsiliasi ini dilakukan dengan alasan Kejaksaan Agung menyatakan…Continue reading Menimbang Rekonsiliasi sebagai Solusi Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Collecting the Promise of Religious Freedom Protection in Indonesia
The Tanjung Balai riots in North Sumatra, marked by the burning of places of worship of religious minority groups, added to the long list of problems in interfaith tolerance and respect for the rights of minority groups in Indonesia. The violence and discrimination repeatedly experienced by Ahmadiyah and Shia groups in several parts of Indonesia show that the state has not been able to fulfill its duties ...Continue reading Collecting the Promise of Protection of Religious Freedom in Indonesia A Promise to Protect Religious Freedom in Indonesia
Menunggu Jakarta Tenggelam
Apa akibat nya jika penggunaan air tanah tidak terawasi? Tahun 2011 lalu, BPLHD DKI Jakarta mencatat pemasukan pajak air tanah sektor komersil sebesar 22 milyar. Padahal, menurut Riset Amrta Institute yang merupakan mitra Yayasan Tifa, pajak yang diterima seharusnya bisa mencapai 1,2 trilyun. Penggunaan air tanah yang tidak terkendali ini bukan hanya merugikan secara finansial,…Continue reading Menunggu Jakarta Tenggelam
Revision of the ITE Law: Chasing legislative targets?
Fadhli Rahim, a civil servant from Gowa district, South Sulawesi, has been charged under the ITE Law for his remarks in a LINE group. Fadhli was proven to have deliberately issued words that defamed the regent of Gowa Ichsan Yasin Limpo. Fadhli has also been proven to intentionally transmit and distribute the statement to the LINE group so that it can be read and accessed by other group residents. Elsewhere, ...Continue reading Revision of ITE Law: Chasing legislative targets?
Papua: Pricking our national conscience
Konflik Papua kerap membingungkan banyak pihak. Sebagian berpikir provinsi paling barat dari Indonesia itu melimpah sumberdaya meski memiliki topografi yang menantang. Dengan adanya otonomi khusus dan melimpahnya cadangan emas dan tembaga, seharusnya Papua menjadi salah satu propinsi paling makmur di Indonesia. Namun kenyataannya, Papua termasuk dalam deretan propinsi termiskin dan tertinggal di Indonesia tahun 2015…Continue reading Papua: Pricking our national conscience
13 Years of Jambo Keupok: Caring for Memory, Demanding Justice
Tiga belas tahun telah berlalu semenjak peristiwa Jambo Keupok, Aceh, terjadi. Tragedi Jambo Keupok termasuk dalam kategori kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum tertuntaskan. Sebanyak 16 orang penduduk sipil mengalami penyiksaan, penembakan, pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) dan pembakaran dan lima orang lainnya turut mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI…Continue reading 13 Tahun Jambo Keupok: Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan