Penulis: Nurma Fitrianingrum, Project Officer for Program Review Penyunting: Brigita Rumung, Knowledge Management & Comms Officer Yayasan Tifa Upaya perwujudan pemerintahan yang terbuka perlu dimulai dari unit terkecil seperti desa atau kalurahan, begitu masyarakat di Yogyakarta menyebutnya. Karl Popper dalam Ali Imron (2010) menyebut keterbukaan pada masyarakat indikatornya adalah karakteristik saling berhubungan, ada kedaulatan individu,…Continue reading Implementasi Program Review Tingkat Kalurahan: Apa dan Bagaimana?
Laporan Hasil Assessment Penanganan Kekerasan terhadap Jurnalis di Indonesia
Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia pada 2022 yang dilakukan Dewan pers menyatakan skor IKP sebesar 77.78. Skor ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun naik sebesar 1.86, angka belum juga menjadi jaminan keselamatan jurnalis di Indonesia sudah lebih baik. Bahkan melalui laporan assessment Yayasan Tifa di 3 regional di Indonesia, kami banyak menemukan fakta miris. Apa saja data dan temuan tersebut? Baca selengkapnya melalui laporan berikut!…Continue reading Laporan Hasil Assessment Penanganan Kekerasan terhadap Jurnalis di Indonesia
[SIARAN PERS] Memperluas Aktivisme Digital untuk Hadapi Penyempitan Ruang Sipil di Indonesia
Jakarta, 17 Februari 2023 – Kondisi kebebasan sipil dan kualitas demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir kian memburuk. Hal ini terverifikasi oleh laporan Democracy Index 2022 keluaran The Economist Intelligence Unit (EIU), di mana Indonesia kembali masuk kategori “demokrasi cacat”. Kebebasan sipil di ruang digital juga kian terkungkung, sebagaimana dikonfirmasi oleh laporan Freedom on the…Continue reading [SIARAN PERS] Memperluas Aktivisme Digital untuk Hadapi Penyempitan Ruang Sipil di Indonesia
Aktivisme Digital di Indonesia
Bagaimana potret aktivisme digital organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada periode 2016-2021? Bagaimana efektivitas dan impilikasinya terhadap dinamika sosial politik di Indonesia? Serta apa strategi dan praktik konkret yang perlu diadopsi OMS dalam melakukan aktivisme digital terutama di tengah menyempitnya ruang sipil?
Penelitian ini hadir untuk menjawab dan memperkaya diskursus gerakan sosial masyarakat sipil di Indonesia. Di samping itu temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi OMS dan kelompok muda di Indonesia dalam memaksimalkan aktivisme digital di tengah menyempitnya ruang sipil.
Baca selengkapnya
…Continue reading Aktivisme Digital di Indonesia
[SIARAN PERS] Upaya Mengatasi Kesemerawutan Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan
Jakarta, 9 Februari 2023 – Problem dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah yang tidak tepat sasaran, proses pendataan yang tidak mutakhir, dan tidak terintegrasi dari level desa hingga provinsi masih ditemukan selama beberapa tahun terakhir. Dalam konteks pandemi, temuan dari riset yang dilaksanakan oleh Tifa pada akhir tahun lalu terkait Akses Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan…Continue reading [SIARAN PERS] Upaya Mengatasi Kesemerawutan Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan
[SIARAN PERS] Konsorsium Jurnalisme Aman Meminta Pemerintah Melakukan Pengusutan Secara Tuntas Intimidasi yang Dialami Jurnalis Papua, Victor Mambor
Konsorsium Jurnalisme Aman memberikan reaksi atas peristiwa ledakan di samping kediaman jurnalis Papua, Victor Mambor di Kota Jayapura, Papua. Sebuah bom rakitan meledak di pinggiran jalan yang berjarak hanya sekitar 3 meter dari dinding rumahnya di Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Insiden ini terjadi pada Senin 23 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIT….Continue reading [SIARAN PERS] Konsorsium Jurnalisme Aman Meminta Pemerintah Melakukan Pengusutan Secara Tuntas Intimidasi yang Dialami Jurnalis Papua, Victor Mambor
Menafsir Demokrasi Konstitusional
Reformasi konstitusi di Indonesia sebagai buah dari gerakan reformasi 1998 yang tercermin dalam amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali (1999-2002) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan pergeseran orientasi dari supremasi institusi (MPR) ke supremasi konstitusi. Sebagai konsekuensinya, seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus merujuk dan bersumber pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Baca selengkapnya…Continue reading Menafsir Demokrasi Konstitusional
Mencetak Pemimpin Politik Dari Bawah
Selama kurun waktu kemerdekaan Indonesia, pimpinan organisasi pemerintahan silih berganti, dari pimpinan yang menggagas Indonesia merdeka, lalu beralih ke pimpinan yang hampir 100% mengedepankan pendekatan militer dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah masa reformasi, Indonesia berturut-turut dipimpin oleh 4 presiden yang semuanya memiliki latar pengalaman politik yang berbeda-beda. Baca selengkapnya. …Continue reading Mencetak Pemimpin Politik Dari Bawah
Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan
Jika disederhanakan. industri penyiaran kita, khususnya televisi, telah bersalin rupa. Ia berubah dari semula sebagai sebuah kekuatan akhirnya mengancam demokrasi itu sendiri. Adalah suatu kesesatan pikir jika demokrasi dianggap semata-mata sebagai persoalan menguatnya aspirasi rakyat lewat lepasnya otoritarinisme negara. Terlebih bagi media massa yang punya irisan kuat dengan ekonomi, ancaman demokrasi juga bisa muncul lewat menguatnya media massa sebagai lembaga ekonomi yang mengorbankan aspek publik dalam perilakunya. Baca selengkapnya…Continue reading Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan
Catatan Kritis Tifa untuk UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Penulis: Debora Irene Christine, Project Manager for Data Policy and Governance Yayasan Tifa dan Shita Laksmi, Direktur Eksekutif Yayasan Tifa