Implementasi Program Review Tingkat Kalurahan: Apa dan Bagaimana?

Penulis: Nurma Fitrianingrum, Project Officer for Program Review 
Penyunting: Brigita Rumung, Knowledge Management & Comms Officer Yayasan Tifa

Upaya perwujudan pemerintahan yang terbuka perlu dimulai dari unit terkecil seperti desa atau kalurahan, begitu masyarakat di Yogyakarta menyebutnya. Karl Popper dalam Ali Imron (2010) menyebut keterbukaan pada masyarakat indikatornya adalah karakteristik saling berhubungan, ada kedaulatan individu, serta terjadi pertukaran ke arah perubahan dan kolaborasi. Keterlibatan menjadi salah satu kunci jika bicara soal keterbukaan. Semangat inilah yang dibangun melalui Program Review

Mengenal Program Review
Program Review merupakan salah satu pendekatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Jepang untuk mengatasi masalah anggaran yang dialami Jepang paska terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya program ini dititikberatkan pada metode untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai sebuah program. Metode ini telah dipraktikkan oleh 145 pemerintah daerah di Jepang sejak 2002.

Di Indonesia melalui Yayasan Tifa, sejak 2020 dan atas dukungan Japan Initiative, Program Review diimplementasikan di dua kalurahan: Sriharjo dan Guwosari, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Pendekatan ini berfokus pada 3 konsep dasar, antara lain (1) diskusi mudah dipahami oleh masyarakat, (2) evaluasi berfokus pada hasil, bukan rencana, dan (3) kritis terhadap program yang dijalankan. Untuk bisa mewujudkannya, Program Review bertumpu pada 4 pihak yang secara sinergis berkolaborasi, yakni, pengampu program (seperti aparat desa/kalurahan), evaluator penanggap yang independen, warga penilai yang juga perwakilan dari masyarakat, serta panitia pelaksana yang mengakomodir pelaksanaan evaluasi.

Setelah dilakukan uji coba tahun lalu (Mei 2022), tahun ini tepatnya pada 19 dan 20 Mei 2023, kedua kalurahan melaksanakan evaluasi melalui pendekatan Program Review yang dikoordinir sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Cerita dari Lapangan
Setiap kalurahan, baik Sriharjo maupun Guwosari, telah mengevaluasi dua program/kegiatan pemerintah kalurahan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Kalurahan Sriharjo melakukan peninjauan pada kegiatan pengelolaan foodcourt Srikeminut dan hari jadi Kalurahan Sriharjo. Sementara itu, Kalurahan Guwosari  mengevaluasi program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi dan program layanan sampah Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Guwosari Maju Sejahtera unit Go-Sari. Keseluruhan program/kegiatan yang dievaluasi terpilih melalui proses dan capaian yang telah terwujud pada 2022.

Panitia pelaksana tiap kalurahan telah mempersiapkan implementasi Program Review sejak Maret 2023. Persiapan dimulai dari pembentukan panitia pelaksana, pemilihan program yang akan dievaluasi, pengisian lembar informasi program oleh pengampu program atau tim pelaksana kegiatan, pemilihan dan pelatihan evaluator, hingga pemilihan dan pelatihan warga penilai. Tahapan persiapan ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Setiap minggunya panitia pelaksana mengadakan pertemuan untuk membahas dan mempersiapkan komponen-komponen Program Review.

Pelaksanaan di Kalurahan Sriharjo
Program Review di Kalurahan Sriharjo yang dilaksanakan pada 19 Mei 2023 untuk mengevaluasi kegiatan pengelolaan foodcourt Srikeminut dan hari jadi Kalurahan Sriharjo. Kedua program/kegiatan ini dievaluasi berdasarkan keputusan Bamuskal setelah melewati proses penjaringan aspirasi dari masyarakat yang telah dilakukan sejak Desember 2022 hingga konsultasi publik pada Maret 2023.

Pengelolaan foodcourt Srikeminut oleh BUMKal dievalausi karena foodcourt tidak berjalan dengan baik. Situasinya, hanya ada 2 pedagang yang mengisi 20 slot yang tersedia. Di sisi lain pengunjung pun dapat dihitung dengan jari setiap harinya karena menurunnya jumlah wisatawan di kawasan Srikeminut. Foodcourt diharapkan tetap dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi salah satu destinasi kuliner yang mampu menjadi sumber pendapatan desa. Kegiatan lain yang turut dievaluasi adalah fasilitasi perayaan hari jadi Kalurahan Sriharjo. Kegiatan ini dipilih karena memakan anggaran yang sangat besar melebihi kemampuan pembiayaan pemerintah desa, serta pelaksaannya yang menyita banyak tenaga. Meski demikian, kegiatan ini diminati oleh masyarakat yang ditandai dengan partisipasi yang tinggi dalam sejumlah kegiatan yang diselenggarakan.

Proses review untuk kedua kegiatan di Kalurahan Sriharjo tersebut berjalan dengan baik. Pada hari evaluasi, bergabung 3 evaluator, yakni Agus Subagya, anggota Bamuskal Panggunghargjo, Khatami Anggara Kusumah, konsultan BUMDes dan UMKM, serta Sutoro Eko, Kepala STPMD “APMD” Yogyakarta. Sedangkan sesi diskusi dipandu sepenuhnya oleh Sri Surani, anggota Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY. Program Review diawali dengan penjelasan mengenai kegiatan oleh perangkat desa sebagai pengampu program, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara evaluator dan pengampu program. Selanjutnya warga penilai mendapat giliran untuk bertanya serta menyampaikan saran dan kritik terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan. Setelahnya warga penilai memberikan keputusan atas keberlanjutan kegiatan dengan mengisi lembar evaluasi program.

Terdapat 28 warga penilai hadir pada Program Review di Kalurahan Sriharjo. Hasilnya, untuk prorgam pengelolaan foodcourt Srikeminut oleh BUMKal, 4 warga penilai menyatakan bahwa pengelolaan sudah baik dan tidak perlu diubah, sementara itu 24 warga penilai memilih agar program diperbaiki. Sedangkan untuk program hari jadi kalurahan, 5 orang menilai kegiatan sudah berjalan dengan baik, namun 23 warga penilai lainnya menyatakan bahwa kegiatan tersebut perlu diperbaiki dan menjadi landasan jika ingin mengadakan kegiatan serupa.

Pelaksanaan di Kalurahan Guwosari
Kalurahan Guwosari melaksanakan evaluasi atas program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi dan program layanan sampah BUMKal Guwosari Maju Sejahtera unit Go-Sari pada Sabtu 20 Mei 2023. BUMKal Guwosari memilih program-program tersebut berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan masyarakat. Guwosari memiliki beberapa kasus kematian ibu hamil berisiko tinggi, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah kalurahan. Sayangnya program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi melalui pemberian bantuan ayam petelur untuk dipelihara dinilai kurang efektif dan justru membebani ibu hamil. Sementara itu, untuk program layanan sampah BUMKal unit Go-Sari, dinilai belum diimplementasikan secara optimal karena layanan belum berjalan seperti yang dijanjikan oleh pengelola.

Tiga evaluator hadir pada Program Review di Kalurahan Guwosari. Pertama, Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Panggungharjo. Kedua, Bayu Imamtoko, konsultan Resikplus, sebuah organisasi yang bergerak pada isu kebersihan dan lingkungan. Ketiga, Annida Hanifah, ahli gizi dari Yayasan Rumah Perlita Indonesia. Diskusi di Guwosari dimoderatori oleh Ahmad Yunadi, dosen Universitas Alma Ata Yogyakarta. Diskusi berjalan dinamis. Warga penilai banyak yang mengajukan pertanyaan kepada pengampu program terkait. Saran dan kritikan pun tak jarang dilontarkan oleh warga penilai terutama yang memiliki pengalaman langsung bersentuhan dengan program.  

Seluruh warga penilai sejumlah 30 orang menghadiri dan memberikan penilaian mereka dalam Program Review Kalurahan Guwosari. Warga penilai memutuskan bahwa kedua program perlu diperbaiki. Sejumlah 23 warga penilai memutuskan bahwa program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi harus diperbaiki, 3 orang menilai program sudah baik, sementara 4 orang memutuskan program harus dihentikan. Untuk layanan sampah, 23 warga penilai memilih program perlu diperbaiki, 1 orang menilai program perlu dihentikan, dan 6 warga penilai lain memutuskan program sudah baik sehingga tidak perlu ada perubahan atau perbaikan.

Catatan Pembelajaran
Hasil Program Review selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bamuskal. Keputusan dari warga penilai dan catatan-catatan yang diaspirasikan kemudian akan didokumentasikan dan dikelola oleh panitia pelaksana untuk diserahkan kepada Bamuskal. Dari situ, Bamuskal akan mengawal proses tindak lanjut sesuai dengan peraturan kalurahan ataupun peraturan lurah yang telah disusun, yakni (1) Peraturan Kalurahan Guwosari No.2/2023 tentang Evaluasi Progam Pembangunan Kalurahan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Review dan, (2) Peraturan Lurah Guwosari No.1/2023 tentang Pelaksanaan Program Review Pembangunan Kalurahan Berbasis Partisipasi Masyarakat, serta (3) Peraturan Lurah No.2/2023 tentang Pelaksanaan Evaluasi Program Berbasis Masyarakat Melalui Program Review.

Proses evaluasi ini merupakan salah satu jalan mewujudkan demokrasi yang bermakna dimulai dari unit terkecil, dari desa atau dari kalurahan. Masyarakat diberikan kesempatan secara terbuka untuk bersuara, tidak hanya menjadi subjek pasif yang kerap disebut sebagai penerima manfaat. Melalui implementasi evaluasi ini masyarakat ditempatkan sebagai pemangku hak (rights holder) yang secara aktif punya peran dalam pembangunan. Yayasan Tifa bersama Alterasi Indonesia atas dukungan Japan Initiative sedang dan akan terus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan untuk bisa melakukan implementasi serupa tidak hanya di tingkat kalurahan tetapi bisa diperluas hingga tingkat kabupaten dan provinsi, demi terwujudnya pemerintahan yang terbuka.

Bagikan artikel ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *