Menimbang Rekonsiliasi sebagai Solusi Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintah akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam Tragedi Trisakti dan Semanggi 1-2 melalui rekonsiliasi.  Hal ini dinyatakan oleh Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto bersama dengan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat dalam jumpa pers 30 Januari lalu di Jakarta. Putusan mengambil jalur non-yudisial atau rekonsiliasi ini dilakukan dengan alasan Kejaksaan Agung menyatakan…Continue reading Menimbang Rekonsiliasi sebagai Solusi Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Paralegal Komunitas dan Demokrasi Partisipatif

Pendidikan dan pengetahuan sebagai paralegal tidak hanya membuka akses hukum terhadap warga akar rumput, tetapi juga meningkatkan daya tawar warga khususnya dalam mengubah situasi adat yang tertutup dan cenderung tidak demokratis menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Duka mendalam menggayungi hari-hari Aprilni setelah ibunda tercinta dipanggil yang Maha Kuasa di tahun 2011. Keinginan untuk memakamkan di…Continue reading Paralegal Komunitas dan Demokrasi Partisipatif

Menagih Janji Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia

Kerusuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang ditandai dengan pembakaran tempat ibadah kelompok agama minoritas menambah rentetan panjang catatan masalah dalam toleransi antar umat beragama dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas di Indonesia. Kekerasan serta diskriminasi yang berulang kali dialami oleh kelompok Ahmadiyah dan Syiah di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa negara belum mampu menunaikan tugasnya…Continue reading Menagih Janji Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia

Aksi Anti-Demokrasi Terhadap Mahasiswa Papua

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) di Yogyakarta mengadakan aksi damai berupa long march bersama. Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) menjadi anggota MSG (Melanesian Spearhead Group), sebuah lembaga non-pemerintah yang berisikan negara-negara melanesianyakni Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands dan Vanuatu,…Continue reading Aksi Anti-Demokrasi Terhadap Mahasiswa Papua

Revisi UU ITE: Mengejar target legislasi?

Fadhli Rahim, PNS asal kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tersandung kasus UU ITE akibat ucapannya di grup LINE. Fadhli terbukti sengaja mengeluarkan perkataan yang mencemarkan nama baik bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Fadhlipun sudah terbukti sengaja mentransmisikan dan mendistribusikan pernyataan itu ke grup LINE sehingga dapat dibaca dan diakses oleh penghuni grup lainnya. Di tempat lain,…Continue reading Revisi UU ITE: Mengejar target legislasi?

Forum Regional untuk Akses Keadilan di ASEAN

Isu mengenai bantuan hukum untuk kelompok masyarakat miskin dan minoritas merupakan salah satu dari 17 Tujuan Global (Global Goals) yang diusung dalam inisiatif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Untuk mengkaji perkembangan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin dan minoritas di ASEAN, Open Society Foundation (OSF) turut serta menyelenggaran Konsultasi Regional ASEAN tentang…Continue reading Forum Regional untuk Akses Keadilan di ASEAN

Papua: Pricking our national conscience

Konflik Papua kerap membingungkan banyak pihak. Sebagian berpikir provinsi paling barat dari Indonesia itu melimpah sumberdaya meski memiliki topografi yang menantang. Dengan adanya otonomi khusus dan melimpahnya cadangan emas dan tembaga, seharusnya Papua menjadi salah satu propinsi paling makmur di Indonesia. Namun kenyataannya, Papua termasuk dalam deretan propinsi termiskin dan tertinggal di Indonesia tahun 2015…Continue reading Papua: Pricking our national conscience