Memperbesar Jangkauan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Desa

  Konflik antara penguasa dan masyarakat sering terjadi di Indonesia. Sayangnya, setiap kali konflik tersebut berkembang ke ranah hukum, masyarakat acap kali menjadi pihak yang lemah karena mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hukum. Itulah mengapa bantuan hukum bagi masyarakat akar rumput dan kelompok miskin serta minoritas sangat dibutuhkan. Namun, karena jumlah bantuan hukum tidak…Continue reading Memperbesar Jangkauan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Desa

Bela Nagari: Memperjuangkan Hak Atas Lahan Lewat Pendidikan Hukum

Warga acapkali menjadi korban kesewenang-wenangan pihak yang lebih berkuasa, baik pemerintah maupun pemilik modal, karena tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hal ini dialami warga di Nagari Alahan nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1985, PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang merupakan perusahan kelapa sawit…Continue reading Bela Nagari: Memperjuangkan Hak Atas Lahan Lewat Pendidikan Hukum

Pasar Gotong Royong: Gugatan Para Pedagang terhadap Proses Revitalisasi Pasar Limbangan

Dalam sistem demokrasi, proses perencanaan dan revisi kebijakan tata ruang seharusnya melibatkan partisipasi warga. Namun, dalam praktiknya, warga sering kali tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan tata ruang kota. Hal ini juga dialami oleh warga Kampung Sindang Anom dan pedagang di Pasar Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Garut berniat merevitalisasi…Continue reading Pasar Gotong Royong: Gugatan Para Pedagang terhadap Proses Revitalisasi Pasar Limbangan

“Kathok Abang”

Perebutan sumberdaya alam merupakan konflik klasik dalam sejarah Indonesia. Dalam berbagai kasus, konflik yang terjadi acapkali melibatkan pertentangan antara kepentingan kelompok warga dengan kepentingan pihak yang lebih berkuasa seperti pemerintah maupun pemilik modal. Ketika konflik berkembang ke ranah hukum, warga umumnya menjadi pihak yang lemah karena keterbatasan  pengetahuan soal hukum. Disinilah paralegal komunitas berperan. Seperti yang…Continue reading “Kathok Abang”

Paralegal Komunitas dan Demokrasi Partisipatif

Pendidikan dan pengetahuan sebagai paralegal tidak hanya membuka akses hukum terhadap warga akar rumput, tetapi juga meningkatkan daya tawar warga khususnya dalam mengubah situasi adat yang tertutup dan cenderung tidak demokratis menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Duka mendalam menggayungi hari-hari Aprilni setelah ibunda tercinta dipanggil yang Maha Kuasa di tahun 2011. Keinginan untuk memakamkan di…Continue reading Paralegal Komunitas dan Demokrasi Partisipatif