Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah selesai melakukan pembahasan pertama Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sayangnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung di dalam Aliansi Reformasi KUHP menilai, masih ada beberapa pasal di RKUHP yang berpotensi mengekang dan melanggar hak serta kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Dalam diskusi publik “Melihat Potensi…Continue reading Sejumlah Pasal di Rancangan KUHP Berpotensi Kekang Kebebasan Berekspresi
Demo Papua Damai Berujung Penangkapan
Aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (Fri-West Papua) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis, 1 Desember 2016 berakhir dengan penangkapan para peserta aksi oleh aparat kepolisian. Demonstrasi masyarakat Papua di Yogyakarta yang berjalan tanpa kekerasan juga bernasib serupa. Dua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa agaknya demokrasi di Indonesia sedang…Continue reading Demo Papua Damai Berujung Penangkapan
Menagih Janji Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia
Kerusuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang ditandai dengan pembakaran tempat ibadah kelompok agama minoritas menambah rentetan panjang catatan masalah dalam toleransi antar umat beragama dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas di Indonesia. Kekerasan serta diskriminasi yang berulang kali dialami oleh kelompok Ahmadiyah dan Syiah di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa negara belum mampu menunaikan tugasnya…Continue reading Menagih Janji Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia
Revisi UU ITE: Mengejar target legislasi?
Fadhli Rahim, PNS asal kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tersandung kasus UU ITE akibat ucapannya di grup LINE. Fadhli terbukti sengaja mengeluarkan perkataan yang mencemarkan nama baik bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Fadhlipun sudah terbukti sengaja mentransmisikan dan mendistribusikan pernyataan itu ke grup LINE sehingga dapat dibaca dan diakses oleh penghuni grup lainnya. Di tempat lain,…Continue reading Revisi UU ITE: Mengejar target legislasi?