Daya jangkau yang luas, cepat, dan kemampuannya menembus sekat-sekat kultural masyarakat membuat media massa menjadi sarana strategis menyuarakan nilai pluralisme. Oleh karenanya, media dituntut tidak hanya menyajikan informasi akurat melainkan harus memiliki sikap bijak dalam menyajikan informasi secara faktual, netral, obyektif, dan berimbang. Buku ini hadir untuk memaparkan gagasan tentang media massa dan pluraslime dalam masyarakat dan negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi. Baca selengkapnya …Continue reading Isu Pluralisme Dalam Perspektif Media
Menuju Demokrasi Bermakna: Persoalan-persoalan Perbaikan Representasi Politik di Indonesia
Politik Indonesia sudah mampu memunculkan partisipasi publik pada skala nasional dan lokal. Banyak pemimpin transformatif bermunculan sejak era demokrasi di Indonesia terbuka. Namun di sisi lain, sejumlah instrumen hak sipil politik mengalami kemerosotan. Representasi yang seharusnya menghadirkan kepentingan rakyat, dibajak oleh elit dan kelompoknya. Buku yang adalah hasil penelitian Demos, perkumpulan yang bergerak dalam bidang riset dan advokasi pada isu demokrasi dan hak asasi. Baca selengkapnya …Continue reading Menuju Demokrasi Bermakna: Persoalan-persoalan Perbaikan Representasi Politik di Indonesia
Memantau Korupsi Pemilu
Dalam konteks korupsi, persoalan pendanaan kampanye, politik uang serta penggunaan fasilitas jabatan di dalam pemilu menjadi cikal-bakal munculnya korupsi politik, yakni korupsi yang terjadi akibat penyelewengan kekuasaan politik. Buku ini diterbitkan beberapa tahun silam jelang perhelatan Pemilu 2009. Jelang Pemilu 2024, rasanya buku ini masih relevan dijadikan rujukan seputar korupsi pada arena pemilu. …Continue reading Memantau Korupsi Pemilu
Pedoman Pencegahan Praktik Penyiksaan Oleh Aparat Negara
Penyiksaan oleh aparat negara, sayangnya, seringkali dipandang wajar oelh masyarakat. Padahal status sebagai aparat negara bukanlah lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Penyiksaan adalah perbuatan kriminal yang melanggar HAM, tidak peduli siapakah pelakunya. Apa yang harus masyarakat sipil lakukan jika mengalaminya? Apa yang harus Anda lakukan sebagai penegak hukum jika mendapati kekerasan terjadi? Temukan dalam buku ini…Continue reading Pedoman Pencegahan Praktik Penyiksaan Oleh Aparat Negara
Peta Jalan Pencegahan Politik Uang di Pilkada
Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai modus politik uang dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), atas dukungan Yayasan Tifa, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) melakukan sebuah riset mengenai peta jalan politik uang. …Continue reading Peta Jalan Pencegahan Politik Uang di Pilkada
Masyarakat Sipil dan Media di Bawah Rezim Hun Sen
Pembatasan terhadap kebebasan politik di Kamboja menguat di bawah rezim Perdana Menteri Hun Sen. Bahkan, partai oposisi utama, Cambodia National Rescue Party (CNRP), pun dibubarkan. Bagaimana ruang gerak masyaraka sipil di tengah otoritarianisme yang berkembang di Kamboja?…Continue reading Masyarakat Sipil dan Media di Bawah Rezim Hun Sen
Politik Elektoral Harus Bersih Agar Tak Jadi Gincu Demokrasi
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan agar proses elektoral yang bersih senantiasa dikedepankan. Jika tidak, proses itu hanya akan menjadi gincu demokrasi….Continue reading Politik Elektoral Harus Bersih Agar Tak Jadi Gincu Demokrasi
Demokrasi di Kamboja Terancam, Apa Respon ASEAN?
Pada bulan Juli 2018 mendatang, Kamboja akan menyelenggarakan pemilihan umum. Sayangnya, pembatasan terhadap kebebasan politik justru menguat menjelang pelaksanaan pesta demokrasi di negara itu. Bahkan, pada November 2017, partai oposisi utama di Kamboja, Cambodia National Rescue Party (CNRP), dibubarkan oleh Mahkamah Agung Kamboja. Banyak pihak beranggapan, pembubaran CNRP dilakukan untuk memuluskan jalan Perdana Menteri Hun…Continue reading Demokrasi di Kamboja Terancam, Apa Respon ASEAN?
Pasal Penodaan Agama Cederai Demokrasi
Pada tanggal 9 Mei 2017 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan menggunakan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penodaan agama sebagai dasar pemberian hukuman. Ahok bukanlah yang pertama. Ada sederet nama lain yang juga mendapat label sebagai penoda…Continue reading Pasal Penodaan Agama Cederai Demokrasi
Aksi Anti-Demokrasi Terhadap Mahasiswa Papua
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) di Yogyakarta mengadakan aksi damai berupa long march bersama. Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) menjadi anggota MSG (Melanesian Spearhead Group), sebuah lembaga non-pemerintah yang berisikan negara-negara melanesianyakni Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands dan Vanuatu,…Continue reading Aksi Anti-Demokrasi Terhadap Mahasiswa Papua