Dalam era digital yang semakin maju, pentingnya pelindungan data pribadi menjadi semakin krusial, termasuk dalam dunia jurnalisme. Merespon hal ini, Yayasan Tifa bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dengan dukungan dari ABC International Development melalui Indonesia Media Program, mengadakan serangkaian pelatihan pelindungan data pribadi bagi jurnalis. Pelatihan ini berlangsung di dua tempat: Jakarta pada 5-7…Continue reading Tifa dan AJI Gelar Pelatihan Pelindungan Data Pribadi untuk Jurnalis
Mewujudkan Keadilan: Meningkatkan Layanan Dasar Bagi Masyarakat di Daerah Industri Ekstraktif Melalui Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah telah menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam konteks ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memegang peran krusial dalam memastikan bahwa setiap warga negara menerima layanan dasar yang layak. Implementasi SPM yang efektif menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang…Continue reading Mewujudkan Keadilan: Meningkatkan Layanan Dasar Bagi Masyarakat di Daerah Industri Ekstraktif Melalui Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pelatihan Pelindungan Data Pribadi Untuk Jurnalis
Dengan dukungan ABC International Development melalui Indonesia Media Program, Yayasan Tifa bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Pelindungan Data Pribadi bagi Jurnalis di Jakarta pada 5-7 Juli 2024. Pelatihan ini merespon terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia pada Oktober 2022 lalu yang menghadirkan…Continue reading Pelatihan Pelindungan Data Pribadi Untuk Jurnalis
Siaran Pers: Koalisi Advokasi Pers dan Pemilu
Siaran Pers: KANDIDAT CAPRES-CAWAPRES DAN PARPOL PENDUKUNGNYA BELUM MEMILIKI REKAM JEJAK SERIUS MELINDUNGI KEBEBASAN PERS Yayasan Tifa – Koalisi Advokasi Pers dan Pemilu mengapresiasi komitmen kebebasan pers yang dilakukan oleh calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut dua Ganjar Pranowo, dan tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers…Continue reading Siaran Pers: Koalisi Advokasi Pers dan Pemilu
Isu Pluralisme Dalam Perspektif Media
Daya jangkau yang luas, cepat, dan kemampuannya menembus sekat-sekat kultural masyarakat membuat media massa menjadi sarana strategis menyuarakan nilai pluralisme. Oleh karenanya, media dituntut tidak hanya menyajikan informasi akurat melainkan harus memiliki sikap bijak dalam menyajikan informasi secara faktual, netral, obyektif, dan berimbang. Buku ini hadir untuk memaparkan gagasan tentang media massa dan pluraslime dalam masyarakat dan negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi. Baca selengkapnya …Continue reading Isu Pluralisme Dalam Perspektif Media
Menuju Demokrasi Bermakna: Persoalan-persoalan Perbaikan Representasi Politik di Indonesia
Politik Indonesia sudah mampu memunculkan partisipasi publik pada skala nasional dan lokal. Banyak pemimpin transformatif bermunculan sejak era demokrasi di Indonesia terbuka. Namun di sisi lain, sejumlah instrumen hak sipil politik mengalami kemerosotan. Representasi yang seharusnya menghadirkan kepentingan rakyat, dibajak oleh elit dan kelompoknya. Buku yang adalah hasil penelitian Demos, perkumpulan yang bergerak dalam bidang riset dan advokasi pada isu demokrasi dan hak asasi. Baca selengkapnya …Continue reading Menuju Demokrasi Bermakna: Persoalan-persoalan Perbaikan Representasi Politik di Indonesia
Memantau Korupsi Pemilu
Dalam konteks korupsi, persoalan pendanaan kampanye, politik uang serta penggunaan fasilitas jabatan di dalam pemilu menjadi cikal-bakal munculnya korupsi politik, yakni korupsi yang terjadi akibat penyelewengan kekuasaan politik. Buku ini diterbitkan beberapa tahun silam jelang perhelatan Pemilu 2009. Jelang Pemilu 2024, rasanya buku ini masih relevan dijadikan rujukan seputar korupsi pada arena pemilu. …Continue reading Memantau Korupsi Pemilu
Pedoman Pencegahan Praktik Penyiksaan Oleh Aparat Negara
Penyiksaan oleh aparat negara, sayangnya, seringkali dipandang wajar oelh masyarakat. Padahal status sebagai aparat negara bukanlah lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Penyiksaan adalah perbuatan kriminal yang melanggar HAM, tidak peduli siapakah pelakunya. Apa yang harus masyarakat sipil lakukan jika mengalaminya? Apa yang harus Anda lakukan sebagai penegak hukum jika mendapati kekerasan terjadi? Temukan dalam buku ini…Continue reading Pedoman Pencegahan Praktik Penyiksaan Oleh Aparat Negara
Peta Jalan Pencegahan Politik Uang di Pilkada
Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai modus politik uang dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), atas dukungan Yayasan Tifa, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) melakukan sebuah riset mengenai peta jalan politik uang. …Continue reading Peta Jalan Pencegahan Politik Uang di Pilkada
Masyarakat Sipil dan Media di Bawah Rezim Hun Sen
Pembatasan terhadap kebebasan politik di Kamboja menguat di bawah rezim Perdana Menteri Hun Sen. Bahkan, partai oposisi utama, Cambodia National Rescue Party (CNRP), pun dibubarkan. Bagaimana ruang gerak masyaraka sipil di tengah otoritarianisme yang berkembang di Kamboja?…Continue reading Masyarakat Sipil dan Media di Bawah Rezim Hun Sen