Perkembangan zaman telah memunculkan berbagai tantangan baru di dalam upaya penegakan keadilan, mulai dari independensi, ketersediaan anggaran, hingga kian beragamnya saluran advokasi. Menanggapi hal ini, YLBHI dengan dukungan Yayasan Tifa menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Inovasi dan Keberlanjutan Organisasi dalam Pemberdayaan Hukum pada Mei hingga Juli 2021 lalu. Dalam kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan tentang inovasi advokasi yang sistematis dan memberi solusi bagi kebutuhan hukum masyarakat….Continue reading Menjawab Tantangan Pemberdayaan Hukum dan Advokasi dengan Inovasi
Memperbesar Jangkauan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Desa
Konflik antara penguasa dan masyarakat sering terjadi di Indonesia. Sayangnya, setiap kali konflik tersebut berkembang ke ranah hukum, masyarakat acap kali menjadi pihak yang lemah karena mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hukum. Itulah mengapa bantuan hukum bagi masyarakat akar rumput dan kelompok miskin serta minoritas sangat dibutuhkan. Namun, karena jumlah bantuan hukum tidak…Continue reading Memperbesar Jangkauan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Desa
Bela Nagari: Memperjuangkan Hak Atas Lahan Lewat Pendidikan Hukum
Warga acapkali menjadi korban kesewenang-wenangan pihak yang lebih berkuasa, baik pemerintah maupun pemilik modal, karena tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hal ini dialami warga di Nagari Alahan nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1985, PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang merupakan perusahan kelapa sawit…Continue reading Bela Nagari: Memperjuangkan Hak Atas Lahan Lewat Pendidikan Hukum
“Kathok Abang”
Perebutan sumberdaya alam merupakan konflik klasik dalam sejarah Indonesia. Dalam berbagai kasus, konflik yang terjadi acapkali melibatkan pertentangan antara kepentingan kelompok warga dengan kepentingan pihak yang lebih berkuasa seperti pemerintah maupun pemilik modal. Ketika konflik berkembang ke ranah hukum, warga umumnya menjadi pihak yang lemah karena keterbatasan pengetahuan soal hukum. Disinilah paralegal komunitas berperan. Seperti yang…Continue reading “Kathok Abang”
Paralegal Komunitas dan Demokrasi Partisipatif
Pendidikan dan pengetahuan sebagai paralegal tidak hanya membuka akses hukum terhadap warga akar rumput, tetapi juga meningkatkan daya tawar warga khususnya dalam mengubah situasi adat yang tertutup dan cenderung tidak demokratis menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Duka mendalam menggayungi hari-hari Aprilni setelah ibunda tercinta dipanggil yang Maha Kuasa di tahun 2011. Keinginan untuk memakamkan di…Continue reading Paralegal Komunitas dan Demokrasi Partisipatif
Forum Regional untuk Akses Keadilan di ASEAN
Isu mengenai bantuan hukum untuk kelompok masyarakat miskin dan minoritas merupakan salah satu dari 17 Tujuan Global (Global Goals) yang diusung dalam inisiatif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Untuk mengkaji perkembangan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin dan minoritas di ASEAN, Open Society Foundation (OSF) turut serta menyelenggaran Konsultasi Regional ASEAN tentang…Continue reading Forum Regional untuk Akses Keadilan di ASEAN