Memperbesar Jangkauan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Desa

  Konflik antara penguasa dan masyarakat sering terjadi di Indonesia. Sayangnya, setiap kali konflik tersebut berkembang ke ranah hukum, masyarakat acap kali menjadi pihak yang lemah karena mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hukum. Itulah mengapa bantuan hukum bagi masyarakat akar rumput dan kelompok miskin serta minoritas sangat dibutuhkan. Namun, karena jumlah bantuan hukum tidak…Continue reading Memperbesar Jangkauan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Desa

Bela Nagari: Memperjuangkan Hak Atas Lahan Lewat Pendidikan Hukum

Warga acapkali menjadi korban kesewenang-wenangan pihak yang lebih berkuasa, baik pemerintah maupun pemilik modal, karena tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hal ini dialami warga di Nagari Alahan nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1985, PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang merupakan perusahan kelapa sawit…Continue reading Bela Nagari: Memperjuangkan Hak Atas Lahan Lewat Pendidikan Hukum

Pasar Gotong Royong: Gugatan Para Pedagang terhadap Proses Revitalisasi Pasar Limbangan

Dalam sistem demokrasi, proses perencanaan dan revisi kebijakan tata ruang seharusnya melibatkan partisipasi warga. Namun, dalam praktiknya, warga sering kali tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan tata ruang kota. Hal ini juga dialami oleh warga Kampung Sindang Anom dan pedagang di Pasar Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Garut berniat merevitalisasi…Continue reading Pasar Gotong Royong: Gugatan Para Pedagang terhadap Proses Revitalisasi Pasar Limbangan

“Kathok Abang”

Perebutan sumberdaya alam merupakan konflik klasik dalam sejarah Indonesia. Dalam berbagai kasus, konflik yang terjadi acapkali melibatkan pertentangan antara kepentingan kelompok warga dengan kepentingan pihak yang lebih berkuasa seperti pemerintah maupun pemilik modal. Ketika konflik berkembang ke ranah hukum, warga umumnya menjadi pihak yang lemah karena keterbatasan  pengetahuan soal hukum. Disinilah paralegal komunitas berperan. Seperti yang…Continue reading “Kathok Abang”

Forum Regional untuk Akses Keadilan di ASEAN

Isu mengenai bantuan hukum untuk kelompok masyarakat miskin dan minoritas merupakan salah satu dari 17 Tujuan Global (Global Goals) yang diusung dalam inisiatif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Untuk mengkaji perkembangan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin dan minoritas di ASEAN, Open Society Foundation (OSF) turut serta menyelenggaran Konsultasi Regional ASEAN tentang…Continue reading Forum Regional untuk Akses Keadilan di ASEAN

Siaran Pers Menolak Pemberangusan Demokrasi

Belakangan, aksi-aksi pembatasan ekspresi dan pendapat makin marak terjadi. Aksi ini umumnya dilakukan melalui tindakan pelarangan, pembubaran, intimidasi, bahkan penangkapan. Berbagai kelompok masyarakat pun membuat pernyataan sikap yang mengecam aksi-aksi yang dianggap berbagi militerisme dan anti-demookrasi tersebut. Simak rilis* dari Gema Demokrasi yang merupakan rekanan dan Yayasan TIFA. *Isi siaran pers ini merupakan pandangan dari mitra dan jaringan…Continue reading Siaran Pers Menolak Pemberangusan Demokrasi