Pojok Literasi

Dalam kerjanya, Yayasan Tifa bersama para mitra berupaya untuk mendokumentasikan aktivitas-aktivitas serta advokasi yang dilakukan ke dalam produk-produk pengetahuan seperti buku, kertas kebijakan, modul, dan sebagainya. Harapannya, produk-produk pengetahuan ini bisa menjadi bekal dalam menghadapi berbagai tantangan masyarakat sipil di lapangan.

Buku

Memantau Korupsi Pemilu

Dalam konteks korupsi, persoalan pendanaan kampanye, politik uang serta penggunaan fasilitas jabatan di dalam pemilu menjadi cikal-bakal munculnya korupsi politik, yakni korupsi yang terjadi akibat penyelewengan kekuasaan politik. Buku ini diterbitkan beberapa tahun silam jelang perhelatan Pemilu 2009. Jelang Pemilu 2024, rasanya buku ini masih relevan dijadikan rujukan seputar korupsi pada arena pemilu. …Continue reading Memantau Korupsi Pemilu

Selengkapnya »
Buku

Wajah Retak Media Kumpulan Laporan Penelusuran

Buku ini merupakan karya 14 jurnalis yang mendapatkan beasiswa peliputan dari AJI yang didukung oleh Yayasan Tifa, bertemakan, “Independensi dan Profesionalisme Media” pada 2008 silam.

Tema dari karya yang terhimpun ini beragam, mulai isu benturan kepentingan dalam menjalankan kerja jurnalistik, independensi jurnalis, tugas jurnalis yang sesungguhnya, dan sebagainya.

Meski dilakukan pada14 tahun silam, karya ini masih relevan hingga saat ini dan bahkan hingga masa mendatang. Silakan baca selengkapnya…Continue reading Wajah Retak Media Kumpulan Laporan Penelusuran

Selengkapnya »
Buku

Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua

Terus berulangnya kerusuhan yang terjadi di Papua hingga menyebabkan kerusakan infrastruktur bahkan korban luka dan hilangnya nyawa warga sipil dna juga aparat keamanan menunjukkan bahwa integritas dan keutuhan NKRI sedang diuji dengan level yang snagat berat. Buku ini membahas tentang keterkaitan isu marjinalisasi yang dialami orang asli Papua dengan semakin menguatnya eskalasi kekerasan dan gerakan separatis. …Continue reading Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua

Selengkapnya »
Menata Kelola Data
Laporan Studi Kasus

Menata Tata Kelola Data Demi Pelayanan Publik

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran penting data. Pelayanan publik yang efektif dan efisien menagandalkan data yang akurat. Mengingat pentingnya hal tersebut, Yayasan Tifa dan CIPG melakukan riset pada dua sektor utama layanan publik yang sangat terdampak oleh COVID-19. Apakah dua sektor yang dimauskdu dan seperti apakah hasil studi tersebut? Baca selengkapnya pada laporan studi ini …Continue reading Menata Tata Kelola Data Demi Pelayanan Publik

Selengkapnya »
Buku

Pedoman Pencegahan Praktik Penyiksaan Oleh Aparat Negara

Penyiksaan oleh aparat negara, sayangnya, seringkali dipandang wajar oelh masyarakat. Padahal status sebagai aparat negara bukanlah lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Penyiksaan adalah perbuatan kriminal yang melanggar HAM, tidak peduli siapakah pelakunya. Apa yang harus masyarakat sipil lakukan jika mengalaminya? Apa yang harus Anda lakukan sebagai penegak hukum jika mendapati kekerasan terjadi? Temukan dalam buku ini…Continue reading Pedoman Pencegahan Praktik Penyiksaan Oleh Aparat Negara

Selengkapnya »
Policy Paper

Tantangan Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola di Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Pandemi COVID-19 yang mulai memasuki Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan layanan publik dan intensitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam penyediaan layanan publik, termasuk pada sektor kesehatan dan pendidikan. Seperti apakah tantangan dalam mewujudkan perlindungan data pribadi pada era ini? Baca selengkapnya pada policy paper berikut ini…Continue reading Tantangan Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola di Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Selengkapnya »
Policy Paper

Kebenaran dan Pemulihan

Pentingnya melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara adalah salah satu bagian dari konsolidasi demokrasi. Namun, sudah sejauh mana upaya ini dilakukan?…Continue reading Kebenaran dan Pemulihan

Selengkapnya »
Policy Brief

Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna

Saat ini, Indonesia sedang memerlukan pengaturan prinsip dan mekanisme implementasi PDP yang merujuk pada standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Namun, Indonesia juga menghadapi keterbatasan di dalam memenuhi standar internasional tersebut dan perkembangannya….Continue reading Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna

Selengkapnya »
Policy Brief

Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Sifatnya yang sensitif dan melekat pada individu menjadikan data pribadi sebagai objek yang wajib untuk dilindungi, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh negara lewat regulasi yang diterbitkan. UU PDP menjadi salah satu instrumen yang dipandang bisa menjadi penyeimbang antara inovasi, ekonomi, dan perlindungan data pribadi di ranah digital….Continue reading Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Selengkapnya »