Pojok Literasi

Dalam kerjanya, Yayasan Tifa bersama para mitra berupaya untuk mendokumentasikan aktivitas-aktivitas serta advokasi yang dilakukan ke dalam produk-produk pengetahuan seperti buku, kertas kebijakan, modul, dan sebagainya. Harapannya, produk-produk pengetahuan ini bisa menjadi bekal dalam menghadapi berbagai tantangan masyarakat sipil di lapangan.

Buku

Pedoman Pencegahan Praktik Penyiksaan Oleh Aparat Negara

Penyiksaan oleh aparat negara, sayangnya, seringkali dipandang wajar oelh masyarakat. Padahal status sebagai aparat negara bukanlah lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Penyiksaan adalah perbuatan kriminal yang melanggar HAM, tidak peduli siapakah pelakunya. Apa yang harus masyarakat sipil lakukan jika mengalaminya? Apa yang harus Anda lakukan sebagai penegak hukum jika mendapati kekerasan terjadi? Temukan dalam buku ini…Continue reading Pedoman Pencegahan Praktik Penyiksaan Oleh Aparat Negara

Selengkapnya »
Policy Paper

Tantangan Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola di Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Pandemi COVID-19 yang mulai memasuki Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan layanan publik dan intensitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam penyediaan layanan publik, termasuk pada sektor kesehatan dan pendidikan. Seperti apakah tantangan dalam mewujudkan perlindungan data pribadi pada era ini? Baca selengkapnya pada policy paper berikut ini…Continue reading Tantangan Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola di Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Selengkapnya »
Policy Paper

Kebenaran dan Pemulihan

Pentingnya melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara adalah salah satu bagian dari konsolidasi demokrasi. Namun, sudah sejauh mana upaya ini dilakukan?…Continue reading Kebenaran dan Pemulihan

Selengkapnya »
Policy Brief

Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna

Saat ini, Indonesia sedang memerlukan pengaturan prinsip dan mekanisme implementasi PDP yang merujuk pada standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Namun, Indonesia juga menghadapi keterbatasan di dalam memenuhi standar internasional tersebut dan perkembangannya….Continue reading Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna

Selengkapnya »
Policy Brief

Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Sifatnya yang sensitif dan melekat pada individu menjadikan data pribadi sebagai objek yang wajib untuk dilindungi, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh negara lewat regulasi yang diterbitkan. UU PDP menjadi salah satu instrumen yang dipandang bisa menjadi penyeimbang antara inovasi, ekonomi, dan perlindungan data pribadi di ranah digital….Continue reading Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Selengkapnya »
Buku

Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Yayasan Tifa menganggap panduan perlindungan bagi pembela HAM lingkungan sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Buku panduan ini diharap dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam upaya advokasi mereka mengamankan dan melindungi hak-hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan, serta hak berpartisipasi dalam menentukan pembangunan di wilayah hidup mereka….Continue reading Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan

Selengkapnya »
Buku

Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran memiliki banyak potensi manfaat, salah satunya melindungi pekerja dari rantai perantara yang eksploitatif dan perangkap migrasi utang. Namun, apakah pada praktiknya LTSA sudah berfungsi dengan baik?…Continue reading Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender

Selengkapnya »