Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Sifatnya yang sensitif dan melekat pada individu menjadikan data pribadi sebagai objek yang wajib untuk dilindungi, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh negara lewat regulasi yang diterbitkan. UU PDP menjadi salah satu instrumen yang dipandang bisa menjadi penyeimbang antara inovasi, ekonomi, dan perlindungan data pribadi di ranah digital….Continue reading Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Selengkapnya »

Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Yayasan Tifa menganggap panduan perlindungan bagi pembela HAM lingkungan sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Buku panduan ini diharap dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam upaya advokasi mereka mengamankan dan melindungi hak-hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan, serta hak berpartisipasi dalam menentukan pembangunan di wilayah hidup mereka….Continue reading Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan

Selengkapnya »

Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran memiliki banyak potensi manfaat, salah satunya melindungi pekerja dari rantai perantara yang eksploitatif dan perangkap migrasi utang. Namun, apakah pada praktiknya LTSA sudah berfungsi dengan baik?…Continue reading Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender

Selengkapnya »

Legal Needs Survey in Indonesia 2019: Lampung and South Sulawesi Provinces

The legal reform agenda has become one of the priorities of the government of the Republic Indonesia post-1998 reformation. Changes in institutional structures, laws and regulations and legal services are some examples of legal changes that have been made by the government of the Republic Indonesia so that the Indonesian get recognition, guarantee, protection, fair legal certainty and equal treatment before the law, in accordance with the mandate of the amendment to the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. …Continue reading Legal Needs Survey in Indonesia 2019: Lampung and South Sulawesi Provinces

Selengkapnya »