Selamat datang di buku panduan ini! Yayasan Tifa, yang telah berdiri sejak tahun 2000, memiliki visi luhur untuk mendorong terwujudnya masyarakat terbuka yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebhinnekaan, kesetaraan, dan keadilan. Kami percaya bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci penting bukan hanya dalam proses perencanaan, tetapi juga dalam evaluasi program pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demi mewujudkan visi tersebut, kami bekerja sama dengan Japan Initiative dan Atmawidya Alterasi Indonesia menjalankan Review Program (sebelumnya Review Program) sejak tahun 2021. …Continue reading BUKU PANDUAN REVIEW PROGRAM
Laporan Hasil Assessment Penanganan Kekerasan terhadap Jurnalis di Indonesia
Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia pada 2022 yang dilakukan Dewan pers menyatakan skor IKP sebesar 77.78. Skor ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun naik sebesar 1.86, angka belum juga menjadi jaminan keselamatan jurnalis di Indonesia sudah lebih baik. Bahkan melalui laporan assessment Yayasan Tifa di 3 regional di Indonesia, kami banyak menemukan fakta miris. Apa saja data dan temuan tersebut? Baca selengkapnya melalui laporan berikut!…Continue reading Laporan Hasil Assessment Penanganan Kekerasan terhadap Jurnalis di Indonesia
Aktivisme Digital di Indonesia
Bagaimana potret aktivisme digital organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada periode 2016-2021? Bagaimana efektivitas dan impilikasinya terhadap dinamika sosial politik di Indonesia? Serta apa strategi dan praktik konkret yang perlu diadopsi OMS dalam melakukan aktivisme digital terutama di tengah menyempitnya ruang sipil?
Penelitian ini hadir untuk menjawab dan memperkaya diskursus gerakan sosial masyarakat sipil di Indonesia. Di samping itu temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi OMS dan kelompok muda di Indonesia dalam memaksimalkan aktivisme digital di tengah menyempitnya ruang sipil.
Baca selengkapnya
…Continue reading Aktivisme Digital di Indonesia
Menafsir Demokrasi Konstitusional
Reformasi konstitusi di Indonesia sebagai buah dari gerakan reformasi 1998 yang tercermin dalam amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali (1999-2002) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan pergeseran orientasi dari supremasi institusi (MPR) ke supremasi konstitusi. Sebagai konsekuensinya, seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus merujuk dan bersumber pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Baca selengkapnya…Continue reading Menafsir Demokrasi Konstitusional
Mencetak Pemimpin Politik Dari Bawah
Selama kurun waktu kemerdekaan Indonesia, pimpinan organisasi pemerintahan silih berganti, dari pimpinan yang menggagas Indonesia merdeka, lalu beralih ke pimpinan yang hampir 100% mengedepankan pendekatan militer dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah masa reformasi, Indonesia berturut-turut dipimpin oleh 4 presiden yang semuanya memiliki latar pengalaman politik yang berbeda-beda. Baca selengkapnya. …Continue reading Mencetak Pemimpin Politik Dari Bawah
Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan
Jika disederhanakan. industri penyiaran kita, khususnya televisi, telah bersalin rupa. Ia berubah dari semula sebagai sebuah kekuatan akhirnya mengancam demokrasi itu sendiri. Adalah suatu kesesatan pikir jika demokrasi dianggap semata-mata sebagai persoalan menguatnya aspirasi rakyat lewat lepasnya otoritarinisme negara. Terlebih bagi media massa yang punya irisan kuat dengan ekonomi, ancaman demokrasi juga bisa muncul lewat menguatnya media massa sebagai lembaga ekonomi yang mengorbankan aspek publik dalam perilakunya. Baca selengkapnya…Continue reading Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan
Hak atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia
Jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi setidaknya 3 level tantangan: konseptual, sosial, dan hukum. Beragam tantangan tersebut mendorong Jaringan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan menyusun buku ini. Baca selengkapnya …Continue reading Hak atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia
Optimalisasi Dana Transfer ke Desa untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Melalui Reformasi ADD di Kabupaten Tuban
Dimenasi pembangunan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi syarat utama membaca indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan tingkat kemiskinan sebagai dasar pijakan komitmen pembangunan. Baca selengkapnya…Continue reading Optimalisasi Dana Transfer ke Desa untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Melalui Reformasi ADD di Kabupaten Tuban
Pedoman Perilaku Jurnalis
Penyusunan kode perilaku jurnalis sangat penting bagi jurnalis, media, terutama organisasi jurnalis seperti AJI. Jurnalis tidak hanya membutuhkan kode etik yang akan memandunya dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis, tetapi juga membutuhkan kode perilaku. Sebab di dalam kode perilaku tersebut dibahas suatu problem etik profesi secara lebih detil dibandingkan dengan kode etik. Baca selengkapnya…Continue reading Pedoman Perilaku Jurnalis
Membumikan e-Parliament
Kemunculan internet yang diikuti oleh media sosial mengubah pandangan dan perilaku individu banyak kalangan terhadap informasi, relasi, dan cara memenangkan sebuah kontestasi. Pada awal 2021, WeAreSocial melansir jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta dari 274,9 juta total penduduk. Dari jumlah tersebut, 170 juta diantaranya merupakan pengguna media sosial aktif. Dengan jumlah yang sedemikian besar dan kian meningkat, semua kalangan termasuk pemerintah dan parlemen perlu segera berbenah, mengelola dunia maya seserius pengelolaan di dunia nyata. Baca selengkapnya …Continue reading Membumikan e-Parliament