Sifatnya yang sensitif dan melekat pada individu menjadikan data pribadi sebagai objek yang wajib untuk dilindungi, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh negara lewat regulasi yang diterbitkan. UU PDP menjadi salah satu instrumen yang dipandang bisa menjadi penyeimbang antara inovasi, ekonomi, dan perlindungan data pribadi di ranah digital….Continue reading Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia
Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran memiliki banyak potensi manfaat, salah satunya melindungi pekerja dari rantai perantara yang eksploitatif dan perangkap migrasi utang. Namun, apakah pada praktiknya LTSA sudah berfungsi dengan baik?…Continue reading Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender
Program Review: Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, di mana sebagian besar pembangunan tersebut dibiayai oleh dana yang berasal dari pajak masyarakat. Untuk itu, pemanfaatannya tentu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat….Continue reading Program Review: Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
Legal Needs Survey in Indonesia 2019: Lampung and South Sulawesi Provinces
The legal reform agenda has become one of the priorities of the government of the Republic of Indonesia post-1998 reformation. Changes in institutional structures, laws and regulations and legal services are some examples of legal changes that have been made by the government of the Republic of Indonesia so that the Indonesian people get recognition,…Continue reading Legal Needs Survey in Indonesia 2019: Lampung and South Sulawesi Provinces
Tifa dan Nyala Api Reformasi: Catatan 20 Tahun Perjalanan Yayasan Tifa
TIFA DAN NYALA API REFORMASI Download PDF Version Here.
Pengembangan Kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Dari Langkah Taktis Menuju Strategis
Publikasi dari ELSAM ini, dengan dukungan dari Yayasan Tifa, merupakan hasil analisa ELSAM terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, khususnya tantangan kelembagaan yang dihadapi oleh KKR Aceh dan rekomendasi untuk strategi kerja dan penguatan kelembagaan KKR Aceh agar dapat melaksanakan mandatnya dengan baik. Studi ini menemukan bahwa masih perlu banyak perbaikan dan dukungan dari…Continue reading Pengembangan Kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Dari Langkah Taktis Menuju Strategis
Meniti Jalan Kebenaran dan Rekonsiliasi: Kebutuhan Membangun Dukungan untuk Pengembangan KKR Aceh
Booklet ini merangkum secara singkat dukungan yang diperlukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam hal pengembangan kelembagaan, kerja pengungkapan kebenaran, proses rekonsiliasi dan kerja pemulihan, yang sangat diperlukan oleh KKR Aceh. Booklet ini dikembangkan oleh ELSAM, dengan dukungan dari Yayasan Tifa.
Presentasi Studi Perbandingan RUU PDP x GDPR x Convention 108+
Presentasi Studi Perbandingan RUU PDP x GDPR x Convention 108+ Presentasi ini disadur dari studi awal yang dilakukan Yayasan Tifa mengenai perbandingan UU PDP Indonesia dengan Convention 108+ Council of Europe dan GDPR. Presentasi ini dipersiapkan untuk keperluan penjelasan singkat mengenai studi yang telah dilakukan.
Studi Pendahuluan: Perbandingan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan Konvensi Eropa 108+ dan GDPR
Pesatnya transformasi digital menjadikan pelindungan data dan privasi sebagai hal yang krusial bagi masyarakat. Indonesia memerlukan kebijakan pelindungan data pribadi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan inovasi, serta hak atas privasi warga negara. Perlunya menyeimbangkan dua kepentingan berikut menuntut perlunya untuk sebuah undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) yang mengandung prinsip pelindungan data…Continue reading Studi Pendahuluan: Perbandingan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan Konvensi Eropa 108+ dan GDPR
Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik
Bantuan pendanaan partai di Indonesia menurut Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) hanya formalitas, walaupun praktiknya sudah diterapkan sejak lama. SPD menduga, ini terjadi karena skema kebijakan yang berubah-ubah, mulai dari besaran nominal bantuan hingga basis perhitungannya dari satu periode ke periode lainnya – terutama saat pelaksanaan pemilihan umum….Continue reading Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik