Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Sifatnya yang sensitif dan melekat pada individu menjadikan data pribadi sebagai objek yang wajib untuk dilindungi, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh negara lewat regulasi yang diterbitkan. UU PDP menjadi salah satu instrumen yang dipandang bisa menjadi penyeimbang antara inovasi, ekonomi, dan perlindungan data pribadi di ranah digital….Continue reading Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia

Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran memiliki banyak potensi manfaat, salah satunya melindungi pekerja dari rantai perantara yang eksploitatif dan perangkap migrasi utang. Namun, apakah pada praktiknya LTSA sudah berfungsi dengan baik?…Continue reading Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender

Legal Needs Survey in Indonesia 2019: Lampung and South Sulawesi Provinces

The legal reform agenda has become one of the priorities of the government of the Republic of Indonesia post-1998 reformation. Changes in institutional structures, laws and regulations and legal services are some examples of legal changes that have been made by the government of the Republic of Indonesia so that the Indonesian people get recognition,…Continue reading Legal Needs Survey in Indonesia 2019: Lampung and South Sulawesi Provinces

Pengembangan Kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Dari Langkah Taktis Menuju Strategis

Publikasi dari ELSAM ini, dengan dukungan dari Yayasan Tifa, merupakan hasil analisa ELSAM terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, khususnya tantangan kelembagaan yang dihadapi oleh KKR Aceh dan rekomendasi untuk strategi kerja dan penguatan kelembagaan KKR Aceh agar dapat melaksanakan mandatnya dengan baik. Studi ini menemukan bahwa masih perlu banyak perbaikan dan dukungan dari…Continue reading Pengembangan Kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Dari Langkah Taktis Menuju Strategis

Studi Pendahuluan: Perbandingan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan Konvensi Eropa 108+ dan GDPR

Pesatnya transformasi digital menjadikan pelindungan data dan privasi sebagai hal yang krusial bagi masyarakat. Indonesia memerlukan kebijakan pelindungan data pribadi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan inovasi, serta hak atas privasi warga negara. Perlunya menyeimbangkan dua kepentingan berikut menuntut perlunya untuk sebuah undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) yang mengandung prinsip pelindungan data…Continue reading Studi Pendahuluan: Perbandingan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan Konvensi Eropa 108+ dan GDPR

Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik

Bantuan pendanaan partai di Indonesia menurut Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) hanya formalitas, walaupun praktiknya sudah diterapkan sejak lama. SPD menduga, ini terjadi karena skema kebijakan yang berubah-ubah, mulai dari besaran nominal bantuan hingga basis perhitungannya dari satu periode ke periode lainnya – terutama saat pelaksanaan pemilihan umum….Continue reading Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik