Laporan Tahunan Yayasan Tifa 2017: Kesetaraan dalam Perbedaan

Halaman Muka Laporan Tahunan Yayasan Tifa 2017

Tahun 2017 memang bukan tahun yang menggembirakan bagi kerja-kerja untuk mendorong masyarakat terbuka, khususnya kesetaraan dan kebinekaan, di Indonesia. Yayasan Tifa mengidentifikasikan setidaknya tiga peristiwa yang membawa nuansa suram tahun lalu, yaitu penjatuhan vonis terhadap Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dinilai melakukan penodaan terhadap suatu agama, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Undang-undang (Perppu) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan penyerangan oleh 1,500 orang massa terhadap Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta para pegiat demokrasi dan penyintas tragedi 1965.

Relatif kelabunya lansekap bagi upaya untuk melindungi keberagaman sepanjang tahun 2017 memang bisa menyurutkan semangat. Namun alih-alih mundur, Yayasan Tifa menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kerja-kerja penguatan demokrasi yang dilakukan masyarakat sipil di Indonesia sebagai perwujudan hak berkumpul, bersuara dan menyatakan pendapat sebagai ekspresi keberagaman yang dilindungi oleh konstitusi.

Yayasan Tifa percaya bahwa selalu ada percik terang yang harus terus dijaga dan nyala yang butuh terus disulut agar kegelapan tidak menjadi sebuah kepastian. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga  dan Kartu Tanda Penduduk adalah salah satu percik terang yang harus terus dijaga. Melalui putusan ini, eksistensi penghayat kepercayaan diakui negara. Mereka kini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Nyala lain yang patut dirawat juga datang dari amar Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan uji materi tentang zina dan hubungan sesama jenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer (LGBTIQ) yang diatur dalam KUHP. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diujimaterikan (Pasal 284, 285, dan 292) tidak bertentangan dengan konstitusi.

Yayasan Tifa menilai, organisasi masyarakat sipil harus berupaya makin keras menjaga percik-percik terang tersebut dan terus menyulut pijar-pijar yang baru. Kita, sebagai warga negara, pun wajib menciptakan kabar baik guna mengubah lansekap kelabu yang mencengkeram kesadaran publik dalam tahun-tahun belakangan ini.

Sebagai salah satu upaya menyebarkan kabar baik dan keberhasilannya menyulut pijar dan percik terang itu, Yayasan Tifa pun di dalam laporan tahunan 2017 secara khusus mengangkat kerja-kerjanya bersama mitra dalam mendukung terciptanya kesetaraan dan kebinekaan di Tanah Air. Melalui laporan tahunan yang bertema “Kesetaraan dalam Perbedaan” ini, Yayasan Tifa berharap agar kerja-kerja yang kami lakukan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil bisa menjadi contoh serta membawa inspirasi bagi pihak lain untuk ikut menjaga terang dan terus-menerus menyulut nyala yang baru agar penghormatan serta perlindungan atas kebinekaan selalu terjaga di Indonesia.

Baca Laporan Tahunan Yayasan Tifa 2017 selengkapnya di bawah ini dan klik tautan ini untuk mengunduh laporan tersebut.