Jepang memiliki pendekatan tersendiri dalam melaksanakan evaluasi pembangunan dengan mempraktikkan Program Review. Program Review merupakan suatu mekanisme evaluasi program pemerintah dengan menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung untuk menentukan nasib suatu program. Pendekatan ini mulai diperkenalkan kepada pemerintah daerah dan publik Jepang pada tahun 2002, uniknya oleh organisasi non pemerintah, Koso Nippon. Saat itu Pemerintah Jepang tengah menghadapi krisis ekonomi dan pelambatan pertumbuhan GDP yang berdampak pada menurunnya pendapatan negara. Sementara, pada aspek belanja negara, pengeluaran pemerintah kian bertambah salah satunya diakibatkan oleh meningkatnya belanja jaminan sosial dan pelayanan bagi warga lansia. Jepang pada periode tersebut mengalami penuaan struktur penduduknya, dimana presentase penduduk lansia kian membesar sementara penduduk usia produktif menurun. Dihadapkan dengan membengkaknya belanja sementara pendapatan negara menurun, Jepang harus mengetatkan ikat pinggangnya. Reformasi birokrasi dilakukan salah satunya untuk menekan belanja pemerintah, meningkatkan efektivitas program mereka, dan efisiensi penggunaan anggaran.
Japan Initiative menawarkan Program Review (kala itu diperkenalkan sebagai Sortir Program) sebagai pendekatan evaluasi yang mengutamakan aspek penilaian terhadap tujuan program itu sendiri dan bagaimana program diimplementasi. Program Review merupakan suatu pendekatan evaluasi program pemerintah yang menekankan pada keterlibatan masyarakat sebagai penilai akhir dari program pemerintah. Metode Program Review dilaksanakan secara tebuka dan transparan, serta dengan melibatkan evaluator-evaluator ahli untuk memberikan pandangan. Di sini masyarakat berwenang menilai relevansi program, efektivitas, serta efisiensi penggunaan anggaran pemerintah yang berasal dari pajak yang mereka bayarkan. Melalui Program Review, masyarakat benar-benar menjadi penentu nasib suatu program pemerintah, apakah akan direkomendasikan untuk dilanjutkan, direvisi, atau bahkan dihentikan.
Delapan tahun sejak dimulainya pelaksanaan Program Review secara sukarela dan atas inisiatif berbagai pemerintah daerah di Jepang, pada tahun 2010 pendekatan ini mulai diadopsi oleh pemerintah nasional Jepang. Meskipun pemerintah pusat Jepang mengadopsi Program Review, pendekatan ini sebetulnya tidak pernah dibakukan untuk menjadi kegiatan yang wajib dilakukan melalui regulasi apapun di Jepang. Pelaksanaanya murni atas inisiatif pemerintah berdasarkan pada kesadaran akan pentingnya proses evaluasi pembangunan yang terbuka. Seluruh pelaksanaan Program Review didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan kepentingan publik yang lebih besar.
Bagaimana dampak Program Review terhadap birokrasi dan penganggaran di Jepang? Pada periode 2000an Jepang mulai memetik buah dari pelaksanaan Program Review yang dimulai belasan tahun sebelumnya. Program Review membawa dampak signifikan pada hal-hal berikut ini:
- Penghematan anggaran
Melalui penyelenggaraan Program Review, pemerintah daerah mampu menghemat belanja hingga hampir 10% dari total keseluruhan total anggaran. Sedangkan pemerintah pusat, dengan menerapkan Program Review mampu menghemat sektiar 8% anggarannya. Program-program yang bersifat rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun tanpa penyesuaian ataupun inovasi menjadi target Program Review karena cenderung menjadi sumber pemborosan. Dengan memperbaiki anggaran yang cenderung bersifat rutin, manfaat tidak hanya dirasakan pada satu tahun melainkan pada tahun-tahun mendatang.
- Perbaikan program-program pemerintah
Program Review memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kualitas program pemerintah, yang akhirnya melahirkan program-program yang lebih baik baik dari sisi pelaksanaan maupun pemanfaatan anggarannya. Selain penghematan, Program Review berperan juga untuk (i) meningkatkan mutu produk dan layanan, (ii) memperbaiki system pemerintahan, (iii) peningkatan hubungan dan kepercayaan dengan berbagai stakeholders.
- Berubahnya pola pikir pegawai pemerintah
Pegawai pemerintah Jepang menyatakan bahwa pelaksanaan Program Review telah mengubah cara pandang mereka dalam =menyusun dan melaksanakan program pemerintah. Pengalaman menjalankan Program Review memberikan ide dan gagasan untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru berdasarkan masukan yang muncul selama proses review. Pegawai Negeri Sipil sebagai penanggungjawab program pemerintah juga merasakan pentingnya akuntabilitas. Program Review memberikan kesempatan kepada pegawai pemerintah untuk mengevaluasi secara mendalam bagaimana selama ini program-program pembangunan dieksekusi sekaligus opsi untuk perbaikan.
- Meningkatnya kesadaran warga akan hak-haknya
Pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses evaluasi akhirnya memberikan dan meningkatkan kesadaran bahwa warga memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan. Bahwa program yang disusun dan dijalankan oleh pemerintah sesungguhnya dibiayai oleh pajak yang mereka bayarkan, sehingga dana tersebut harus dipergunakan sebaik dan seefektif mungkin.
Program Review juga turut menghasilkan sejumlah manfaat tidak langsung dalam sistem tata adminsitrasi pelaporan pembangunan di Jepang. Badan Pemeriksa Keuangan di Jepang turut merasakan efek pelaksanaan Program Review. Pendekatan Program Review mampu menjadi komplementer atas keterbatasan kerangka audit BPK yang terbatas pada aspek administrasi, legalitas dan akurasi. Dengan Program Review, pemeriksaan mampu menjangkau aspek efektivitas dan efisiensi. Bersamaan dengan pemberlakuan Prorgram Review temuan PBK atas kasus bermasalah meningkat tajam dan menghasilkan pemangkasan anggaran yang tinggi.
Manfaat-manfaat Program Review tersebut, yang dirasakan tidak hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat yang menjadikannya terus menerus diterapkan di Jepang meskipun tidak ada regulasi formal yang mewajibkan.
Pada tahun 2020 Yayasan Tifa kerjasama dengan Japan Initiative dan dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Jepang memulai kerja untuk memperkenalkan Program Review kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bersamaan dengan proses penulisan buku Program Review yang akan diluncurkan tahun 2021, Yayasan Tifa juga menjalin komitmen dengan Open Government Indonesia (OGI) untuk menjadikan Program Review sebagai salam satu Rencana Aksi Nasional OGI 2021-2022. Proses dilaksanakan sejak Maret hingga Desember 2020 melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Pada Selasa, 15 Desember 2020 lalu, akhirnya dilaksanakan penandatangan Komitmen RAN OGI 2021-2022 antara Open Government Indonesia (OGI)/Bappenas, Kementerian DesaPDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Yayasan Tifa
Penulis
Nurma Fitrianingrum