Yayasan TIFA, Perhimpunan Pengembangan Media Indonesia, dan Human Rights Working Group Indonesia bergabung untuk mempromosikan keselamatan jurnalis di Indonesia, melalui program Jurnalisme Aman, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan memungkinkan bagi jurnalis untuk mempromosikan kebebasan pers dan memastikan media yang independen.
Didukung oleh Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Jurnalisme Aman secara resmi diluncurkan melalui webinar publik “Kebebasan Berekspresi, Perlindungan dan Keamanan Jurnalis di Indonesia” pada 11 April 2022. Diskusi tersebut menyatukan pandangan dari berbagai ahli termasuk Agung Dharmajaya dari Pers Indonesia Dewan, Herlambang Perdana Wiratraman dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nenden Sekar Arum dari SAFENET dan Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia, dan Eni Mulia dari Asosiasi Pengembangan Media Indonesia. Dimoderatori oleh Daniel Awigra dari Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia, keempat pembicara bertukar pandangan tentang kondisi kebebasan berekspresi saat ini, keselamatan jurnalis perempuan dan kekerasan berbasis gender yang dialami jurnalis, mekanisme penanganan kasus penyerangan terhadap jurnalis serta pengenalan Program Jurnalisme Aman.
Dalam pesan pembukaan webinar untuk publik, Direktur Eksekutif Yayasan TIFA, Shita Laksmi mengemukakan bahwa jurnalis membutuhkan kebebasan dan keamanan untuk ekosistem yang sehat dan memungkinkan media berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, melalui program Jurnalisme Aman, ketiga organisasi tersebut berkomitmen untuk mencapai tujuan ini melalui berbagai kegiatan dan intervensi di bawah program termasuk, namun tidak terbatas pada, pembentukan help desk online untuk jurnalis, pelatihan penegakan hukum tentang keselamatan jurnalis dan pelatihan. untuk jurnalis warga, pers universitas, dan vlogger tentang aspek keamanan digital.
Kemudian dalam sambutan pembukaannya, Duta Besar Lambert Grijns menyinggung masalah kekerasan terhadap jurnalis baik di Belanda maupun secara global selama beberapa tahun terakhir. Tahun depan, Belanda akan menjadi co-chair dari koalisi kebebasan media yang dibentuk pada 2019, oleh karena itu mendukung kebebasan pers di dunia, termasuk di Indonesia. Ia juga mencatat pentingnya peran penguatan peran dan kolaborasi antar lembaga nasional dengan mandat memajukan dan menjamin keselamatan jurnalis untuk memastikan kualitas kebebasan pers di Indonesia sebagai landasan penting demokrasi di Indonesia.
Bapak Agung Dharmajaya dari Dewan Pers Indonesia dalam sesinya menyampaikan tentang upaya yang dipimpin oleh Dewan Pers untuk memperkuat pelaporan dan pengelolaan kasus penyerangan terhadap wartawan melalui kerjasama dengan lembaga nasional termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pers lainnya. Dewan di Kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Nenden Arum menyoroti serangan yang mengkhawatirkan terhadap kekerasan berbasis gender yang dialami oleh jurnalis perempuan. Meskipun kedua gender dipengaruhi oleh risiko kekerasan berbasis gender, jurnalis perempuan di Indonesia telah mengalami serangan yang luar biasa baik offline maupun online ketika melakukan tugas jurnalistik mereka baik dalam bentuk pelecehan seksual melalui trolling digital seperti yang juga dicatat oleh SAFENET. Sehingga jurnalis perempuan mengalami kerentanan ganda, yakni dari segi profesi dan dari segi gender.
Refleksi situasi kebebasan pers di Indonesia dari Bapak Herlambang Wiratraman menyoroti fakta bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami ruang sipil yang semakin mengecil di Indonesia yang terlihat dari semakin terbatasnya akses informasi yang menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Herlambang juga menyampaikan soal beberapa ancaman kebebasan pers yang “baru” beberapa tahun terakhir serta peluang adanya kebijakan di level nasional — seperti Standar Norma dan Pengaturan No. 5 Komnas HAM tentang SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi– dan juga di level internasional seperti resolusi Dewan HAM PBB pada 6 Oktober 2020 tentang Keamanan Jurnalis.
Eni Mulia dari PPMN sebagai nara sumber terakhir secara umum menyampaikan tujuan, keluaran, dan kegiatan dari program Jurnalisme Aman yang terdiri dari pertemuan multipihak, pelaporan dan pemantauan, pelatihan, dan layanan. Eni yang juga mewakili konsorsium mengakhiri dengan permintaan dukungan, saran dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Diskusi publik ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta nasional dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, asosiasi jurnalis, universitas dan media.Diskusi publik ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta nasional dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, asosiasi jurnalis, universitas dan media.
ENGLISH VERSION
Jurnalisme Aman: Making Safety of Journalists Priority for All
TIFA Foundation, The Indonesian Association for Media Development, and Human Rights Working Group Indonesia join forces to promote the safety of journalists in Indonesia, through Jurnalisme Aman program, aimed to create a safe and enabling ecosystem for journalists to promote press freedom and ensure independent media.
Supported by the Netherlands Embassy in Jakarta, Jurnalisme Aman was officially launched through a public webinar “Freedom of Expression, Protection and Safety of Journalists in Indonesia” on April 11 2022. The discussion brought together views from various experts including Agung Dharmajaya from the Indonesian Press Council, Herlambang Perdana Wiratraman from Faculty of Law University of Gadjah Mada, Nenden Sekar Arum from SAFENET and Indonesian Safety Committee on Journalists, and Eni Mulia from the Indonesian Association for Media Development. Moderated by Daniel Awigra from the Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia, the four speakers exchanged views on the current state of freedom of expression, the safety of women journalists and gender-based violence experienced by journalists, mechanisms of case management on attacks against journalists as well as introduction of Jurnalisme Aman Program.
In her opening message to the public webinar, the Executive Director of TIFA Foundation, Shita Laksmi raised that journalists need freedom and safety for a healthy and enabling ecosystem for media to flourish in Indonesia. Therefore, through Jurnalisme Aman program, the three organizations are committed to achieving this goal through different activities and interventions under the program including, but not limited to the establishment of online help desk for journalists, training for the law enforcement on safety of journalists and training for citizen journalists, university press and vloggers on the digital safety aspect.
Then in his opening remarks, H.E. Ambassador Lambert Grijns mentioned the problem of violence against journalists both in the Netherlands and globally during the last few years. Next year, the Netherlands will become the co-chair of the media freedom coalition that was established in 2019, therefore it supports press freedom in the world, including in Indonesia. He also noted the crucial role of strengthening the roles and collaborations between national institutions with the mandate of promoting and ensuring safety of journalists to make sure the quality of press freedom in Indonesia as an important foundation of democracy in Indonesia.
Mr. Agung Dharmajaya from the Indonesian Press Council noted on his session on the efforts lead by the Press Council to strengthening the reporting and management of cases of attack against journalists through the establishment of cooperation with national agencies including the Indonesian National Police as well as other Press Councils in Southeast Asian Region. Meanwhile, Ms. Nenden Arum highlighted the alarming attack on gender-based violence experienced by female journalists. Although both genders are affected by the risk of gender-based violence, female journalists in Indonesia have experienced overwhelming attacks both offline and online when performing their journalistic duties from sexual harassment through digital trolling as also noted by SAFENET. So female journalists experience double vulnerability both in terms of profession and in terms of gender.
The reflection of the press freedom situation in Indonesia from Mr. Herlambang Wiratraman highlighted the fact that Indonesia is currently experiencing a shrinking civic space in Indonesia as seen through increasing restrictions to access to information which prevents democracy through flourish in Indonesia. Herlambang also spoke about several “new” threats to press freedom in recent years as well as opportunities for policies at the national level — such as Standard Norms and Regulation No. 5 Komnas HAM on the SNP on the Right to Freedom of Opinion and Expression– and also at the international level such as the resolution of the UN Human Rights Council on October 6, 2020 on the Security of Journalists.
Eni Mulia from PPMN as the last resource person in general conveyed the objectives, outputs, and activities of the Safe Journalism program consisting of multi-stakeholder meetings, reporting and monitoring, training, and services. Eni, who also represented the consortium, ended with a request for support, advice and collaboration with various stakeholders. The public discussion was attended by more than 60 participants nationally from the representatives of civil society organizations, journalists associations, universities and the media.