Forum Regional untuk Akses Keadilan di ASEAN

Isu mengenai bantuan hukum untuk kelompok masyarakat miskin aidan 2dan minoritas merupakan salah satu dari 17 Tujuan Global (Global Goals) yang diusung dalam inisiatif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.

Untuk mengkaji perkembangan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin dan minoritas di ASEAN, Open Society Foundation (OSF) turut serta menyelenggaran Konsultasi Regional ASEAN tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjuutan, Akses Keadilan dan Bantuan Hukum yang dilaksanakan di Jakarta, 26-27 Mei 2016.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pejabat pemerintah, kelompok masyarakat sipil, asosiasi hukum, serta para akademisi. Dalam konsultasi ini, Aidan Harris, Program Officer dari Open Society Justice Initiative (OSJI) memberikan kata pembuka, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog yang menghadirkan Diani Sadiawati dari Bappenas, Renelie Mayuga dari Mahkamah Agung Filipina dan Maarten van den Boosch dari Kedutaan Belanda di Indonesia.

Diskusi yang dipandu olesumaiyah Sumaiya Islam, Program Manager dari Open Society Human Rights Initiative (HRI) dan OSJI ini membahas antara lain strategi nasional untuk implementasi tujuan ke-16 dari SDGs, mekanisme-mekanisme yang dapat digunakan pemerintah untuk mengintegrasikan akses keadilan dengan kebijakan pemerintah, serta bagaimana mekanisme pengumpulan data, penyerahan tanggung jawab serta pendefinsian target dan program dan pengawasan pencapaian.

Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan untuk mendiskusikan kebutuhan, tantangan dan peluang dalam penerapan dan pelacakan target SDGs 16 dalam kerangka  Agenda 20130 ASEAN. Selain itu, forum konsultasi ini juga merupakan sarana untuk berbagi pengalaman dalam hal legal kebijakan akses keadilan serta bantuan hukum sebagai cara untuk mencapai target kesetaraan akses hukum.

Sebagai badan regional, ASEAN memiliki peran signifikan dalam mendukung kerjasama antara Negara-negara di ASEAN dalam menguatkan aturan hukum, akses keadilan dan bantuan hukum dibawah ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025. Forum ini turut mendiskusikan bagaimana ASEAN dapat memainkan peran tersebut.


Yayasan TIFA memberikan dukungan sepenuhnya bagi pengembangan insiatif yang dapat memperluas akses keadilan bagi warga miskin dan minoritas di Indonesia.

 

Bagikan artikel ini